undang undang statistik. Monitoring dan evaluasi juga akan mudah didapat. undang undang statistik

Pembentukan tim teknis pembinaan statistik sektoral terkait penyusunan KAK dan RAB. RUU ini merupakan perubahan. Mengingat : 1. Berdasarkan undang-undang terbaru, secara formal nama Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik. Sumber. Dokumen Hukum. 44 mb Peraturan. BAB I UMUM. c. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 8 Tahun 2020. E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Statistik adalah. Data dan Statistik. go. 7. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : [email protected] dengan lebar minimum browser beresolusi. 53 Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm. Pada tahun 1662, Kapten John Graunt menggunakan catatan undang – undang kematian selama 30 tahun dimana dari kegiatan ini John Graunt menjadi orang pertama yang mengadakan analisis secara statistik. Feb 5, 2015 · Undang-undang yang diperlukan untuk mengubah undang-undang khusus, sehingga membawa mereka sejalan dengan ketentuan GALA tersebut, terdiri dari ribuan amandemen tersebar di ratusan undang-undang. diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);. 51 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5252676. go. UU No. bahwa guna melaksanakan pembangunan semesta oleh Negara serta untuk lain-lain keperluan kebijaksanaan Pemerintah dan masyarakat pada umumnya perlu tersedia statistik. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;Istilah ini tengah menjadi perbincangan lantaran berkaitan dengan program Badan Pusat Statistik . Oct 19, 2022 · Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan. id 4. Oleh karena itu, peringkat Indonesia diturunkan ke Daftar Pengawasan Tingkat 2. STATISTIK) KABUPATEN JENEPONTO RESKY ANANDA PUTRI E011 17 1 512 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,JAKARTA - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto menilai revisi Undang-Undang Statistik (UU Statistik) saat ini sudah sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang membuat perubahan dalam ekosistem data. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. 6, Kel. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Media publikasi bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Fungsi ini tidak tersedia di versi yang lebih lama. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26. Tutup. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1. Ringkasan Eksekutif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentangan Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi. Pejabat Fungsional Statistisi yang selanjutnya. evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah; c. Peraturan Komisi Informasi No. Contoh: Sebuah tempat kerja telah bekerja 365,000 jam orang, selama setahun telah terjadi 5 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 175 hari kerja hilang. Undang-undang No. id. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. Referensi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Penetapan Kriteria Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 1. Salah satu landasan perpres tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. c. tentang Keselamatan Kerja. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik . Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang. STATISTIK. 5 Tahun 1994 Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 165 Kelompok-kelompok noma hukum tersebut selalu ada tata. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Tanggal tersebut dianggap sebagai titik kemerdekaan statistik dari aturan sistem perundang-undangan kolonial. Terdapat banyak hal yang perlu diatur kembali regulasinya untuk dapat menjawab berbagai tantangan tersebut. Undang‑undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); MEMUTUSKAN :. go. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemABSTRAK: bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden. Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-undang formal) 4). Dalam salinan draf RUU PDP yang baru disahkan. Nama Indikator. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang -undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. 1960. UU Statistik yang baru harus juga bisa mengikuti perkembangan iptek. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan. Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2017 disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta salah satu Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta. 8. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI . Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "statistik" ialah keterangan-keterangan berupa angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciri-ciri, kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik, karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis. 2. Mudah-mudahan isi undang-undang itu akan mencerminkan prinsip-prinsip dasar statistik-resmi yang tertuang dalam bentuk sepuluh petuas diatas yang diakui secara internasional. Indeks. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diusulkan untuk disiapkan oleh DPR pada 17 Desember 2019. Jakarta, Ditjen Aptika – Para ahli hukum dan akademisi sependapat pasal-pasal karet dan multitafsir di dalam implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu direvisi, khususnya Pasal 27 Ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) mengenai. 16 Januari 2017. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP), Kamis (7/4/2022). Melalui pembinaan ini harapannya, OPD terkait. Pasal 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Indonesia saat ini tentang official statistics mengatur peran BPS sebagai badan koordinasi Sistem Statistik Nasional Indonesia yang mencakup semua badan yang mengumpulkan, memproses. Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan. Pasal 12. - 2 - Indonesia Tahun 1945; 2. Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PDF. Mulawarman University Press. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. e, huruf f, dan huruf g, untuk mengatasi kegentingan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. go. Baru pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menggantikan kedua landasan hukum tersebut, sekaligus mengubah namanya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik menyatakan bahwa kegiatan statistik ditujukan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Jumlah Warga yang Dituntut dengan UU ITE (2013-2021) Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), selama periode 2013-2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Penetapan Kriteria Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 1. 8 c. Hari Ini. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Monitoring dan evaluasi juga akan mudah didapat. Peraturan Badan Pusat Statistik (Peraturan BPS) Nomor. Statistik insiden keselamatan siber yang dikeluarkan olehUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Undang-Undang yang sudah cukup lama. Judul. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang -undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK. Badan Pusat Statistik. 138. c. PERPPU 2020. D. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Kedua, tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabular maupun geospasial. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data. Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3. (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Manakala penganut agama selain Islam di Malaysia May 4, 2023 · Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Statistika Non Parametrik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu Aug 23, 2022 · Sebagai lembaga pemerintah penyedia official statistic di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) tentunya sering melaksanakan kegiatan pengumpulan data, baik dalam bentuk sensus maupun survei. Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar 1945; 2. 6, LL SETNEG : 4. Produk statistik yang meliputi indikator historikal seluruh sektor yang menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Undang-undang tentang StatistikUndang-undang tentang Statistik BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Survei Pengunjung. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan1. Seseorang warganegara seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlembagaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (L embaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683); 2. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Pasal 12. Menimbang : a. 02/11/2020. e. Pendirian lembaga ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. go. Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 (UU/1999/51) (1999) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memuat pengertian Pajak yaitu Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Dr. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanBadan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15 Okt - 14 Nov 2022 akan melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, di atas dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru; 2. E. UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997TENTANG STATISTIK. Uraian. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen : Pemerintah Pusat. Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Mengingat : 1. id Rakyat Merdeka - Senayan tengah menggarap revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 14 Apr 2015 24. Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Agung Prasetya. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan yaitu: pertama, bagaimanakah. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2017 diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyediakan data statistik dasar. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan. Cara Pengumpulan Data. CO, Jakarta - Setelah diinisiasi sejak 2016, akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu, 20 September 2022. Undang-Undang 2020. TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN STATISTIK . Selain itu, penguatkuasaan undang-undang juga turut penting dalam menangani isu keselamatan siber. Uraian. rentetan daripada hambatan dan halangan dari sudut. UU. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyediaan Data Statistik Wisatawan. 8 c. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 20 Tahun 2001 . Bulan ini. 103 1). Undang. 52/53 tentangmenyebutkan bahwa ada 14 Undang-Undang di Indonesia yang di dalamnya memiliki pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi. Undang-undang (UU) NO. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. i) Unsur Staf Pembantu : 1) Bendahara; 2) Staf (paling banyak 2 (dua) orang) (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan. “Masalah statistik ini sangat mendasar apalagi kalau terkait dengan jumlah penduduk. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA. DPR RI. Rekapitulasi status peraturan masih dalam tahap penyempurnaan (status berlaku dan tidak berlaku kemungkinan akan berubah selama informasi ini masih ada) Lihat Data Lihat Grafik Peraturan Lain. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2021 menyebutkan bahwa perempuan mendominasi pelaku usaha mikro Indonesia. 51. RM. Jumlah Peraturan 1745. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentangKedua hukum tersebut digantikan dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Statistik Utang Sektor Publik Indonesia 2014. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara.